SEKILAS INFO
Inspektorat Kab Musi Rawas, Inspektur Kabupaten Musi Rawas Alexander Akbar, S.E.,M.E bersama H.Hendra Gunawan melakukan ramah tamah dan coffe morning bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Perwakilan Sumatera Selatan yang diketuai oleh M. syazili sekaligus exit meeting audit rinci LKPD Musi Rawas Tahun 2019, semoga hasilnya Musi Rawas bisa mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ..
Inspektorat Kab Musi Rawas, Dalam rangka melakukan sinkronisasi antara Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dengan Inspektorat Kab. Musi Rawas dan menghindari duplikasi pengawasan, maka pada hari selasa, 17 Maret 2020, Inspektorat kab.Musi Rawas berkoordinasi dengan Inspektorat provinsi terkait rancangan final program kerja pengawasan tahunan kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020. ..
Inspektorat Kab Musi Rawas,Inspektorat Kabupaten Musi Rawas, menerima teman sejawat dari Inspektorat Kota Prabumulih dalam rangka melakukan kajian teknis review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diwakili oleh bapak Iskandar Mustang, S.T selaku Inspektur Pembantu Wilayah III Kota Prabumulih bersama bpk Mukti Ali, S.E.,M.Si, Hj.Yulia Indah Cahyana, S.Pd.,MM, Teresia Merlina, S.E dan ..
Inspektorat Kab Musi Rawas, Melalui kegiatan NINJA HATORI (Peningkatan Kinerja melalui Pelatihan Kantor Sendiri) pada hari Jumat (13 Maret 2020) di aula Inspektorat, dilakukan persamaan persepsi terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan teknik penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading. Pada kesempatan ini juga disimulasikan pre test, post test dan survey ..
Inspektorat Kab Musi Rawas, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Tujuan dari SPBE yaitu : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. 3. Mewujudkan Sistem Pemerintahan bernasib elektronik yang ..
Inspektorat Kab Musi Rawas, Lapor harta kekayaan bukan hanya untuk pejabat negara saja, tetapi sekarang setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) . Inspektorat telah melakukan sosialisasi untuk pengisian tata cara LHKASN pada aplikasi SIHARKA dan akan dilaksanakan tahun ini juga.., LLuar Biasaa ya, yuk Dukung APIP ..
